TAKALAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar dari Fraksi Gelora, Ahmad Sahid, menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.
Dalam intervensinya, Ahmad Sahid menyoroti tiga isu krusial yang dinilai bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak: optimalisasi fasilitas kesehatan, kepastian layanan BPJS bagi warga miskin, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ahmad Sahid memberikan perhatian khusus pada operasional Rumah Sakit (RS) Galesong yang hingga kini dinilai belum berjalan. Ia mengingatkan pemerintah daerah bahwa fungsi utama rumah sakit adalah pengabdian sosial, bukan mengejar profit semata.
“Jangan sampai program dari pemerintahan sebelumnya dianggap gagal hanya karena ketidakmampuan pemerintahan saat ini dalam berinovasi memanfaatkan infrastruktur yang ada,” tegas Ahmad Sahid di hadapan forum paripurna.
Ia menekankan bahwa gedung dan fasilitas yang sudah dibangun harus segera dimanfaatkan secara optimal agar masyarakat di wilayah Galesong dan sekitarnya tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan medis.
Selain masalah infrastruktur, Fraksi Gelora juga menyoroti masih banyaknya warga miskin di Takalar yang belum tercover oleh program BPJS Kesehatan. Ahmad Sahid mendesak pemerintah kabupaten Takalar agar menambah dana talangan untuk Rumah Sakit Padjonga Daeng Ngalle dan segera membayarkan tunggakan pelayanan yang tertunda dari tahun 2023 dan 2024.
Di sektor internal pemerintahan, Ahmad Sahid meminta Pemkab Takalar tidak abai terhadap kesejahteraan ASN. Menurutnya, inovasi daerah tidak akan berjalan maksimal jika penggerak rodanya—yakni para pegawai—tidak mendapatkan hak-hak kesejahteraan secara tepat waktu dan layak.
Rapat Paripurna ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan segera mengambil langkah konkret demi perbaikan pelayanan publik di sisa tahun berjalan.