METROINFONEWS.COM | GOWA | Selasa 2 September 2025 – Gelombang aksi unjuk rasa yang marak di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir menyisakan luka dan tanda tanya besar. Kehadiran aparat dengan kendaraan taktis, bahkan Barracuda, seolah menjadi simbol kekuatan yang menakutkan, alih-alih memberikan rasa aman. Di sisi lain, muncul korban dari rakyat sendiri, seperti kasus Affan, yang disebut bukan teroris namun justru harus kehilangan nyawa secara tragis.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah demokrasi di negeri ini benar-benar berjalan sesuai cita-cita, ataukah hanya menjadi slogan yang dipajang di ruang publik tanpa substansi?
Demokrasi yang Terkesan Terhalang oleh para oknum elite yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya
Demonstrasi adalah bagian sah dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3), yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Namun praktik di lapangan sering kali justru memperlihatkan adanya upaya penghalangan dengan cara-cara represif, bahkan dengan memunculkan massa tandingan yang rentan memicu benturan horizontal.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merambah ke daerah, termasuk Sulawesi Selatan. Suasana demokrasi yang seharusnya menghadirkan ruang dialog malah dibayangi intimidasi.
Kondisi yang ironis tampak ketika rakyat dijadikan tameng dalam tarik-menarik kepentingan. Aparat dan pemerintah seakan lupa bahwa tugas utama negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan memperuncing perbedaan. Peristiwa-peristiwa yang berujung korban jiwa menjadi catatan kelam yang mencederai makna demokrasi.
Wajar bila rakyat mempertanyakan, “Apakah ini masih negara demokrasi? Ataukah kita kembali hidup dalam tirani yang penuh pura-pura?” Pertanyaan ini bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan jeritan hati masyarakat yang menuntut keadilan.
Ketika ada pejabat bergaji tinggi dan tetap meminta kenaikan, sementara rakyat dipukul dengan harga kebutuhan yang terus melambung, logika publik pun terusik. Ketika suara rakyat dipaksa bungkam, kepercayaan pada pemimpin pun tergerus.
Jangan Halalkan Segala Cara,
Demokrasi tidak boleh dipersempit menjadi sekadar prosedur elektoral atau kekuasaan mayoritas. Demokrasi adalah ruang partisipasi, penghormatan hak, dan keadilan. Karena itu, praktik adu domba dengan menghadirkan massa tandingan bukanlah jalan keluar. Sejarah telah mencatat, adu domba hanyalah warisan kolonial yang seharusnya ditinggalkan bersama kepergian penjajah.
Rakyat butuh perlindungan, bukan pembenturan. Rakyat butuh keadilan, bukan pengabaian. Demokrasi sejatinya hadir untuk menjaga harkat dan martabat bangsa, bukan mengorbankannya.
Jika pemerintah benar-benar ingin menjaga persatuan, maka langkah yang dibutuhkan adalah dialog, perlindungan, dan keadilan bukan menakut-nakuti dengan kendaraan taktis dan kekuatan senjata.
Sebagai penutup Sebuah puisi
# Jangan Halangi Demokrasi #
Barracuda menjadi Tuhan
Telah memberi kematian
Arogansinya lampaui langit
Tak peduli rakyat menjerit
Masih adakah nurani ?
Atau inikah tirani ?
Beginikah negara ?
Ataukah semuanya pura-pura ?
Affan bukan teroris
Tapi dilindas secara sadis
Affan rakyat Indonesia
Diberi kematian sia-sia
Betulkah Indonesia itu negara ?
Kenapa menghukum tanpa perkara ?
Salahkah bila rakyat bertanya ?
Wajibkah diam tanpa tanya ?
Wahai negaraku
Wahai presidenku
Rakyatmu butuh keamanan
Rakyatmu perlu keadilan
Apa itu demokrasi ?
Haruskah ada yang ditangisi ?
Sebenarnya ini ada apa ?
Sebenarnya ini maunya apa ?
Ada bergaji sangat tinggi
Lalu dinaikkan lagi
Masih adakah logika ?
Atau negeri ini penuh komika ?
Semua bagian negeri lagi demo
Ada pula yang setengah demo
Hadir pula massa tandingan
Terkesan pembenturan
Rakyat dijadikan tameng
Demokrasi terhalang
Inikah kebenaran ?
Beginikah kepemimpinan ?
Silahkan mengatur
Lakukan secara teratur
Jangan halalkan segala cara
Ini bukan hutan belantara
Rakyat butuh perlindungan
Jangan saling dibenturkan
Belanda telah pergi
Adu domba layaknya pula pergi
Gowa, Sulsel, 2 September 2025
SYAHRIR AR
Gowa, Sulawesi Selatan, 2 September 2025
Syahrir AR