METROINFONEWS.COM | Gowa, – Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa menyampaikan sikap resmi terkait insiden aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025 yang menelan korban jiwa maupun luka, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat kepolisian.jumat 29 Agustus 2025
Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, dalam keterangannya, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban, baik dari pihak masyarakat maupun aparat.
“Tidak ada satu pun nyawa yang pantas hilang dalam sebuah peristiwa yang semestinya menjadi ruang demokratis bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.
Menurut SAPMA PP, tragedi tersebut menjadi pelajaran penting agar negara memastikan ruang aspirasi benar-benar terbuka. “Rakyat dan aparat tidak seharusnya dibenturkan. DPR RI perlu menyiapkan panggung aspirasi terbuka sehingga massa dapat menyampaikan pandangan secara damai dan terhindar dari benturan fisik,” tegasnya.
Dalam pernyataan resminya, SAPMA PP Kabupaten Gowa menyampaikan beberapa poin sikap, antara lain:
1.Menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengutuk tindakan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
2.Mendesak pemerintah, DPR RI, dan institusi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan aksi.
3.Meminta aparat kepolisian lebih mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan dialogis dalam menangani aksi unjuk rasa.
4.Mendorong adanya investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel terhadap insiden tersebut.
SAPMA PP juga menyarankan agar DPR RI menyediakan mekanisme resmi berupa panggung aspirasi terbuka di halaman gedung parlemen. Dengan langkah itu, diharapkan aksi penyampaian pendapat bisa berlangsung damai, tertib, dan terhindar dari benturan.
“Tragedi ini tidak boleh terulang. Negara harus hadir dengan langkah nyata agar kepercayaan rakyat terhadap institusi negara tetap terjaga,” pungkasnya.
Pernyataan ini merupakan sikap resmi SAPMA PP Kabupaten Gowa. Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian maupun pemerintah pusat belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut terkait tuntutan tersebut(/*)ir’T