METROINFONEWS.COM | BULUKUMBA – Menjelang Pilcaleg yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024, banyak fenomena yang biasa terjadi dan berulang dalam Masyarakat kita, tidak terkecuali masalah politisasi Bansos (Bantuan Sosial) yang diperuntukkan pada kalangan masyarakat miskin. Menariknya fenomena ini seperti tidak ada efek jera pada pelakunya, dari berbagai informasi yang kami himpun semua dilakukan secara massif dan terstruktur.
Olehnya itu melalui Forum Mahasiswa Bulukumpa (FMB, Dodi Bakaru selaku ketua terdorong untuk ikut terlibat secara teknis mengawal jalannya Pilcaleg di Kecamatan Bulukumpa khususnya dan memastikan Fasilitas Bansos tidak ditunggangi oleh caleg tertentu yang memiliki akses lebih dalam pendistribusiannya kepada masyarakat Bulukumpa.
Tampak telah terjadi paradoks demokrasi di tingkat pedesaan. Pada satu sisi masyarakat dapat memilih calon berdasarkan pilihannya tetapi pada satu sisi lainnya masyarakat rentan untuk dipolitisasi melalui bantuan sosial. Tantangan utama masyarakat pedesaan yang enggan melaporkan dugaan penyelewengan bantuan sosial adalah hubungan emosional kekeluargaan.
“Aroma politisasi Bansos begitu kuat tercium dan secara vulgar dipertontonkan, olehnya itu kami FMB akan ikut mengawal Pilcaleg 2024 dan memastikan Bansos tidak di fasilitas tukar tambah suara, kami berharap juga seluruh lapisan masyarakat Bulukumpa ikut andil mengawal gejala ini”, Terang Dodi
Dodi juga mengultimatum pendamping PKH dan siapapun yang menjalankan program pemerintah tersebut agar menjalankan tugasnya sebagaiman mestinya. Bersama sama imparsial dalam penyelenggaran pelayan publik.
“Di setiap desa, sudah kami siapkan orang untuk mengumpulkan informasi jika nantinya ada yang mencoba menggunakan Bansos sebagai alat politik, kami akan laporkan dugaan ini , olehnya itu kami himbau kepada pendamping PKH atau Koordinator jangan belok-belok”, Terangnya.
Masyarakat Bulukumpa diharapkan tidak terpengaruh dalam pemberian Bansos yang dikaitkan dengan Pilcaleg mendatang. Aspek keadilan harus tetap harus dijaga dalam kontestasi pemilu.
“Para peserta harus fair menggunakan sumber-sumber modal politik. Jangan sampai karena dia punya akses kepada kekuasaan, itu dijadikan modal”, tutup Dodi.(Salman DS)