METROINFONEWS.COM ][ TAKALAR – Anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Fraksi NasDem, H. Sarif, S.Sos., M.M. yang akrab disapa H. Tinri, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sekaligus pengawasan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 di Desa Lagaruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sabtu (1/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain melakukan pengawasan, H. Tinri juga menyerap berbagai aspirasi warga yang hadir.
Dalam sesi dialog, Kepala Dusun Parappa, Daeng Rowa, menyampaikan kebutuhan mendesak masyarakat pesisir berupa pembangunan tanggul penahan abrasi yang terus mengancam kawasan permukiman. Ia juga meminta adanya bantuan tali bagi para pembudidaya rumput laut untuk menunjang aktivitas usaha mereka.
Sementara itu, salah seorang warga yang mewakili kaum perempuan di Desa Lagaruda mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan di Dusun Je’ne serta pembangunan tanggul abrasi. Menurutnya, kerusakan jalan dan abrasi pantai telah menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Di tempat yang sama, Sekretaris Desa Lagaruda, Daeng Tika, berharap hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yang telah disusun dapat benar-benar menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kami berharap usulan yang telah menjadi prioritas dalam Musrenbang Desa dapat diperjuangkan sehingga dapat direalisasikan melalui APBD,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Tinri menjelaskan bahwa penanganan abrasi merupakan program yang dapat didanai oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Namun, menurutnya, syarat utama agar bantuan tersebut dapat diperoleh adalah tersedianya Detail Engineering Design (DED) yang harus terlebih dahulu dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar.
“Selama DED belum disiapkan, jangan berharap anggaran dari provinsi maupun pusat bisa turun. Karena itu saya akan memperjuangkan agar penyusunan DED penanganan abrasi Desa Lagaruda dapat dianggarkan, baik melalui pokok-pokok pikiran DPRD maupun APBD pemerintah daerah,” tegas H. Tinri.
Ia menambahkan, apabila DED telah tersedia, peluang memperoleh bantuan pembangunan tanggul dari pemerintah yang lebih tinggi akan semakin terbuka. Karena itu, ia menargetkan penyusunan DED dapat menjadi prioritas pada tahun anggaran 2027, bahkan akan diupayakan lebih cepat apabila terdapat ruang anggaran pada APBD Perubahan.
Terkait permintaan bantuan bagi pembudidaya rumput laut, H. Tinri mengingatkan bahwa seluruh penerima bantuan pemerintah wajib tergabung dalam kelompok yang memiliki legalitas.
“Kalau belum ada kelompok, bantuan akan sulit turun. Saya minta pemerintah desa bersama penyuluh mendampingi masyarakat membentuk kelompok budidaya atau kelompok nelayan agar memenuhi persyaratan memperoleh bantuan pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan itu, H. Tinri juga menyinggung pembahasan APBD di DPRD Kabupaten Takalar. Ia mengungkapkan bahwa DPRD memberikan sejumlah catatan terhadap pertanggungjawaban APBD setelah ditemukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar, sementara masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
Menurutnya, DPRD menyoroti keterlambatan pembayaran hak aparatur desa, pelayanan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan masyarakat, hingga belanja sejumlah program yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami menerima pertanggungjawaban APBD dengan berbagai catatan. Ke depan anggaran daerah harus lebih diarahkan pada program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, kesejahteraan aparatur desa, serta pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, H. Tinri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat Desa Lagaruda, khususnya penanganan abrasi, perbaikan infrastruktur, dan pemberdayaan petani rumput laut agar dapat diwujudkan melalui program pembangunan pemerintah daerah maupun dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat.