METROINFONEWS.COM | MAKASSAR | Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) menggelar aksi unjuk rasa di Jl. Sultan Alauddin, Makassar, Rabu (9/07/2025), menyoroti rencana pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia.
Aksi ini berlangsung panas dengan tuntutan keras terhadap Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, agar segera dicopot dari jabatannya.
Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan “Rakyat Bersatu Gulingkan Prabowo-Gibran” dan secara bergantian menyuarakan orasi politik yang menyoroti bahaya dari upaya revisi sejarah nasional yang dinilai manipulatif dan sarat kepentingan kekuasaan.
Dalam orasinya, Jenderal Lapangan GRD, Vino, menyampaikan kekhawatiran bahwa proyek penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah, melalui Kementerian Kebudayaan, berpotensi menghapus catatan penting mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan negara terhadap rakyat.
“Penulisan sejarah ini bersifat selektif dan manipulatif. Pemerintah ingin memilih mana sejarah yang ditulis, mana yang dilupakan. Ini bentuk pengkhianatan terhadap suara korban, terutama perempuan dan para aktivis yang hilang dan disiksa,” tegas Vino.
Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebutkan bahwa tidak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998. Pernyataan ini dianggap GRD sebagai bentuk pengingkaran sejarah yang menyakitkan bagi para penyintas dan keluarga korban.
“Pernyataan Fadli Zon mencerminkan upaya sistematis pemerintah untuk cuci tangan atas kejahatan masa lalu. Ini bukan hanya revisi sejarah, tapi penghapusan sejarah,” ujar Vino.
GRD menilai rencana penulisan ulang sejarah adalah bagian dari proyek politis untuk menciptakan narasi tunggal yang mendukung kekuasaan Prabowo-Gibran dan menutupi luka sejarah bangsa.
Dalam tuntutannya, GRD mendesak:
1. Penghentian segera proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
2. Pencopotan Fadli Zon dari jabatan Menteri Kebudayaan RI.
3. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebenaran sejarah, termasuk pelanggaran HAM berat dan kekerasan Mei 1998.
4. Keterlibatan publik, akademisi independen, dan kelompok korban dalam setiap proses penulisan sejarah.
Aksi yang berlangsung damai namun tegas ini ditutup dengan pernyataan bahwa GRD akan terus mengawal isu-isu demokrasi, keadilan, dan kebenaran sejarah. Mereka menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah kelamnya.(/*)red.ir.T