METROINFONEWS.COM | LANGSA ACEH – Keresahan melanda para Geuchik dan perangkat desa se-Kota Langsa. Mereka menghadapi kenyataan pahit ketika gaji atau penghasilan tetap (Siltap) selama tiga bulan tak kunjung dicairkan oleh Pemerintah Kota Langsa. Hingga mengancam kesejahteraan para kepala desa dan perangkat desa yang sangat bergantung pada gaji tersebut.
Situasi ini telah memaksa sebagian besar perangkat desa, yang merupakan abdi negara dengan strata rendah, untuk bertahan hidup dengan cara yang sulit. Mereka terpaksa “menebalkan wajah” untuk berhutang di kedai atau toko demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan, meskipun pemasukan tak kunjung datang.
Salah satu Geuchik yang enggan disebutkan namanya saat ditemui MetroInfonews.com mengungkapkan betapa sulitnya situasi ini. “Gaji Geuchik dan perangkat se-Kota Langsa ini belum dicairkan sudah tiga bulan semenjak bulan Februari, Maret dan April tahun 2025, belum menerima gaji. Kadang-kadang kami harus berhutang dulu ke pihak lain seperti toko dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak sekali yang harus dibayar, seperti biaya sekolah anak yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Meski begitu, mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat di Gampong (desa). Pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan tetap berjalan meskipun hak mereka seringkali diabaikan.
“Gaji kami terakhir kali dibayar pada Januari, tapi Februari, Maret dan April belum ada pembayaran. Kami tetap menjalankan kewajiban dan pelayanan kepada masyarakat di desa dengan baik, tetapi hak kami seringkali diabaikan,” pungkasnya dengan nada kesal.
Situasi ini mencerminkan ketidakstabilan yang mengganggu kehidupan para Geuchik dan perangkat desa yang seharusnya mendapatkan hak mereka secara tepat waktu.
Dalam konteks ini, sangat penting bagi Pemerintah Kota Langsa untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit agar penyaluran gaji para Geuchik dan perangkat desa se-Kota Langsa dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Para perangkat desa yang merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat desa, layak mendapatkan perhatian lebih dan diperlakukan dengan adil agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan tenang dan profesional.(DANTON) Kaperwil Aceh