METROINFONEWS.COM ][ TAKALAR – Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, berhasil mengharumkan nama Kabupaten Takalar setelah terpilih mewakili daerah tersebut dalam penilaian 10 besar calon Desa Percontohan Antikorupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026.
Pencapaian ini menjadi bukti komitmen Desa Topejawa dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penilaian lapangan berlangsung di Kantor Desa Topejawa dan dihadiri Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan bersama sejumlah unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Takalar, Drs. Rijal Mustamin, M.M., yang hadir mewakili Bupati Takalar, menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Desa Topejawa sebagai wakil Kabupaten Takalar dalam ajang tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Takalar memiliki 86 desa dan 24 kelurahan. Dari seluruh desa yang ada, Desa Topejawa dinilai memiliki kesiapan dan potensi untuk mengikuti penilaian calon Desa Percontohan Antikorupsi tingkat provinsi.
“Kami menilai Desa Topejawa merupakan desa yang terbaik dan paling siap untuk mewakili Kabupaten Takalar dalam penilaian ini,” ungkap Rijal Mustamin.
Ia berharap keikutsertaan Desa Topejawa tidak hanya berakhir pada pencapaian di tingkat provinsi, tetapi juga mampu melangkah ke tingkat nasional.
Lebih dari itu, Desa Topejawa diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Takalar dalam membangun pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Desa Antikorupsi menjelaskan bahwa Desa Topejawa telah melalui sejumlah tahapan seleksi hingga berhasil masuk dalam 10 besar calon percontohan Desa Antikorupsi tingkat Sulawesi Selatan.
Menurutnya, penilaian tidak semata-mata berfokus pada kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga melihat sejauh mana prinsip antikorupsi diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Aspek tata kelola pemerintahan, sistem pengawasan, keterbukaan informasi, hingga kualitas pelayanan publik menjadi bagian penting dalam proses penilaian tersebut.
Ia juga menekankan bahwa besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi dengan tanggung jawab, pengawasan, dan transparansi agar penggunaannya benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam penilaian calon Desa Percontohan Antikorupsi, terdapat lima komponen utama yang menjadi indikator evaluasi, yakni:
1. Tata Kelola Pemerintahan, mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel.
2. Pengawasan, sebagai upaya memastikan pengelolaan keuangan dan program desa berjalan sesuai ketentuan.
3. Partisipasi Masyarakat, dengan melibatkan warga dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintahan desa.
4. Keterbukaan Pelayanan Publik, melalui penyediaan informasi dan pelayanan yang mudah diakses masyarakat.
5. Kearifan Lokal, dengan mengoptimalkan nilai-nilai budaya dan kearifan masyarakat dalam membangun lingkungan antikorupsi.
Tim penilai berharap Desa Topejawa mampu memenuhi seluruh indikator penilaian dan melangkah lebih jauh untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada tingkat nasional.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Humas Diskominfo Takalar, Inspektorat Kabupaten Takalar, Camat Mangarabombang, Kepala Desa Topejawa, Bhabinkamtibmas Topejawa, Ketua dan Anggota BPD Desa Topejawa, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Masuknya Desa Topejawa dalam 10 besar calon Desa Percontohan Antikorupsi Sulawesi Selatan 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya integritas di tingkat pemerintahan paling bawah.
Sebab, keberhasilan membangun desa antikorupsi bukan hanya diukur dari penghargaan atau hasil penilaian, melainkan dari sejauh mana pemerintahan desa mampu menjaga kepercayaan masyarakat. ( D T)

