METROINFONEWS.COM ][ TAKALAR – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di Kabupaten Takalar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, serta meningkatnya mobilitas tenaga kerja asing seiring perkembangan investasi dan pembangunan daerah.kamis 19 /11/2026
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Daeng Manye saat memimpin Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Takalar Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).
Mengusung tema “Penguatan Fungsi Pengawasan Orang Asing, Membangun Sinergitas dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Kabupaten Takalar”, rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas instansi dalam mengawasi keberadaan, aktivitas, serta mobilitas orang asing di wilayah Kabupaten Takalar.
Dalam arahannya, Bupati Daeng Manye menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar atas dukungan dan sinergi yang terus dibangun bersama pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan keimigrasian.
Menurutnya, keberadaan TIMPORA memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi, pertukaran informasi, pengumpulan data, analisis, evaluasi, hingga penyusunan peta pengawasan terhadap orang asing.
“TIMPORA ini penting karena menjadi ruang bersama untuk bertukar informasi, menganalisis persoalan, menyusun peta pengawasan, serta memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait orang asing,” ujar Daeng Manye.
Ia menekankan bahwa karakteristik wilayah Kabupaten Takalar yang memiliki kawasan pesisir, perikanan, budidaya rumput laut, destinasi wisata, serta jalur mobilitas strategis Makassar–Takalar–Jeneponto membutuhkan perhatian dan pengawasan secara terukur.
Terlebih, pengembangan Kawasan Industri Takalar berpotensi meningkatkan mobilitas pelaku usaha maupun tenaga kerja asing. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pengawasan yang terkoordinasi agar tidak membuka peluang terjadinya pelanggaran keimigrasian, TPPO, maupun penyelundupan manusia.
Bupati juga berharap rapat TIMPORA tidak hanya menjadi forum koordinasi dan diskusi, tetapi mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh instansi terkait.
Pertukaran informasi, menurutnya, harus didukung data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, disertai mekanisme tindak lanjut yang jelas.
“Setiap unsur harus menjalankan perannya secara sinergis dan profesional, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun instansi vertikal. Di saat yang sama, kita juga harus tetap menjaga iklim investasi dan pelayanan publik yang kondusif,” tegasnya.
Dalam pembahasan rapat, sejumlah wilayah di Kabupaten Takalar menjadi perhatian dalam pemetaan pengawasan orang asing. Di antaranya kawasan pesisir dan perikanan di wilayah Galesong, Sanrobone, dan Kepulauan Tanakeke, kawasan budidaya dan ekonomi, destinasi wisata Pantai Topejawa, kawasan permukiman, hingga jalur mobilitas Makassar–Takalar–Jeneponto.
Aktivitas perikanan, budidaya rumput laut, pengembangan usaha ekonomi, sektor pariwisata, serta potensi peningkatan tenaga kerja asing menjadi sejumlah aspek yang membutuhkan pengawasan secara berkelanjutan.
Adapun TIMPORA memiliki tugas dan fungsi meliputi koordinasi lintas sektor, pengumpulan informasi dan data, analisis serta evaluasi, penyusunan peta pengawasan, pemberian saran dan pertimbangan, hingga pelaksanaan operasi gabungan, baik secara khusus maupun insidental sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui penguatan koordinasi TIMPORA ini, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap seluruh unsur terkait semakin solid dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.
Pemerintah daerah berkomitmen memastikan pengawasan orang asing berjalan secara optimal, profesional, dan proporsional. Dengan

