Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan kepengurusan baru periode 2020-2025. Ini merupakan salah satu agenda penting dari Munas ke-10 MUI yang diselenggarakan selama 3 hari, 25-27 November 2020.
Berperan sebagai ketua formatur, KH Ma’ruf Amin bersama tim telah menyusun kepengurusan MUI 2020-2025. Dan, KH Miftachul Akhyar dipilih sebagai Ketua Umum MUI baru, menggantikan Kiai Ma’ruf Amin yang sekarang menjabat Wakil Presiden.
“Ketua Umum KH Miftachul Akhyar,” kata Ma’ruf Amin, Jumat (27/11/2020).
Meski begitu, ada yang menarik dari kepengurusan MUI kali ini. Beberapa nama beken yang belakangan meramaikan percakapan publik tampak absen dalam struktur kepengurusan MUI 2020-2025.
Din Syamsuddin, misalnya, tampaknya telah “pensiun” dari kepengurusan MUI. Begitu pula dengan sejumlah tokoh lain yang kerap berafiliasi dengan aksi 212 seperti Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain.
Seperti diketahui, Din Syamsuddin pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2015-2020. Saat itu ia berjajar dengan Ma’ruf Amin yang menjabat ketua umum dan Anwar Abbas yang menjabat sekretaris jenderal.
Din Syamsuddin juga pernah menjabat Wakil Ketua MUI pada periode 2005-2010. Bahkan dia pernah didapuk sebagai Ketua Umum MUI pada 2014-2015.
Selanjutnya adalah Bachtiar Nasir. Bachtiar diketahui pernah menjabat Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI periode 2015-2020. Konon, dia dikenal sebagai ulama yang berseberangan dengan pemerintah. Namanya mulai dikenal publik secara luas saat kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016.
Saat itu, Bachtiar tampil sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI). Kelompok itu jadi salah satu penggerak Aksi 411 dan Aksi 212 yang akhirnya menumbangkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Lalu, ada pula nama Yusuf Muhammad Martak. Ditengarai, dia tercatat sebagai Bendahara MUI 2015-2020. Yusuf juga dikenal publik sebagai Ketua GNPF Ulama, gerakan penerus GNPF MUI Bachtiar Nasir.
Lebih dari itu, hubungan GNPF Ulama memang cukup mesra dengan FPI dan PA 212 dalam sejumlah kegiatan beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah Reuni Aksi 212 dan penjemputan Rizieq Shihab dari Arab Saudi.
Untuk diketahui, rekam jejak Yusuf Martak di berbagai media menunjukkan bahwa masa lalunya pernah dikait-kaitkan dengan persoalan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.
Tempo.co edisi 3 Januari 2007, misalnya, pernah memuat pernyataan Yusuf Martak terkait hal ini. Dalam laporan itu disebutkan, Yusuf Martak adalah Vice President PT Energi Mega Persada selaku pihak pemilik saham terbesar PT Lapindo Brantas. Kala itu, Yusuf Martak mengatakan bahwa mereka hanya mampu menyediakan dana maksimal sebesar Rp3,8 triliun untuk menangani semburan lumpur di Sidoarjo.
Terakhir, nama lain selanjutnya yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan MUI kali ini adalah… Yaaa, dialah Tengku Zulkarnain. Di media sosial, siapa sih yang tidak kenal penceramah yang pernah keseleo lidah saat men-tashrif kata kafir?
Seprti diketahui, Tengku Zulkarnain dikenal sebagai pendakwah yang seolah lantang mengkritik kebijakan pemerintah. Ia juga dekat dengan tokoh-tokoh Aksi 212, seperti Rizieq Shihab.
Di MUI, dia sempat menjabat sebagai wakil sekjen pada 2015-2020. Namun, namanya kini tak ada lagi di jajaran petinggi MUI.
Yah, sepertinya sambutan Presiden Jokowi pada pembukaan Munas MUI kemarin ibarat gayung bersambut, dan menemukan momentumnya: bahwa dakwah itu ya tidak untuk menebar kebencian. Dakwah itu ya merangkul, bukan memukul.