METROINFONEWS.COM | MAKASSAR – Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Selasa (17/6/2025). Aksi tersebut menyoroti dua isu nasional, yakni polemik batas wilayah empat pulau sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara, serta izin usaha pertambangan (IUP) PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Dalam aksinya, massa GRD membawa spanduk dengan tuntutan tegas bertuliskan: “Rakyat Bersatu Gulingkan Prabowo-Gibran, Adili Jokowi, Copot Mendagri Tito Karnavian dan Copot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta Cabut IUP PT GAG Nikel di Raja Ampat.”
Jenderal lapangan aksi, Jimi Saputra, menyebut bahwa kegiatan pertambangan di Pulau Gag, Distrik Waigeo Barat, Raja Ampat, telah melanggar regulasi perundang-undangan. Ia menilai, secara hukum, wilayah tersebut seharusnya tidak diperbolehkan untuk aktivitas pertambangan.
“Ada apa dengan pemerintah pusat, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang hingga kini belum mencabut IUP PT GAG Nikel? Padahal kegiatan tambang di sana jelas bertentangan dengan undang-undang,” ujarnya dalam orasi.
Jimi juga menegaskan sikap GRD yang menuntut agar Menteri ESDM segera dicopot dari jabatannya.
“Bahlil telah mengakomodasi terlalu banyak IUP yang pada akhirnya merampas hak rakyat atas tanah mereka,” tegasnya.
Selain persoalan tambang di Raja Ampat, massa aksi juga menyoroti keputusan Mendagri Tito Karnavian terkait penetapan empat pulau sengketa di Aceh yang sebelumnya sempat dinyatakan masuk wilayah administrasi Sumatera Utara.
Meskipun pemerintah pusat telah mengklarifikasi bahwa keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh, GRD tetap menuntut agar Tito Karnavian dicopot.
“Ini bukan pertama kalinya Mendagri memetakan ulang wilayah administratif yang berpotensi mempermudah eksploitasi sumber daya alam. Kami menilai ini bagian dari pengkhianatan terhadap kedaulatan daerah,” ujar Jimi.
Lebih jauh, massa juga menyuarakan penolakan terhadap kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai arah kebijakan pemerintahan mendatang tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Kami menyerukan agar rakyat bersatu menggulingkan Prabowo-Gibran. Kekayaan alam kita terus dikeruk demi kepentingan pengusaha. Sementara rakyat kecil, termasuk masyarakat adat, petani, dan pengangguran, terus terpinggirkan tanpa kebijakan yang berpihak,” pungkas Jimi.
Aksi tersebut berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian setempat.(/*)Ir.T