Makassar | Penegak hukum didesak mengusut tuntas setumpuk temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Desakan itu kembali datang dari Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Celebes Corruption Watch (CCW), Zulfikar.
Ia mengatakan temuan BPK pada Dinas PUPR Kabupaten Gowa layak masuk ranah hukum dan harus mendapat atensi dari kejaksaan maupun kepolisian.
Untuk itu, ia meminta kepada Krimsus Polda Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi agar segera memanggil dan memeriksa semua pihak-pihak terkait, terutama PPK dan kuasa pengguna anggaran serta rekanan atau kontraktor.
“Kalau sekarang mungkin ada pihak-pihak yang masih merasa hebat dan tidak bisa tersentuh hukum atas setumpuk temuan BPK tersebut pada Dinas PUPR ini oleh aparat penegak hukum. Nanti lah kita liat seberapa hebatnya orang-orang tersebut sehingga hukum tidak bisa menyentuhnya,” tandas Zulfikar saat dihubungi awak Media pada, Senin (30/8/2021).
Temuan atas BPK tersebut sudah sangat jelas potensi kerugian negara atas sejumlah proyek kekurangan volume hingga kesalahan penggaran jadi temuan. “Nah, harusnya aparat penegak hukum langsung merespon dan mendalami temuan itu. Tidak boleh ‘tutup mata’ dan ada pembiaran. Negara kita ini jangan dijadikan tambah sakit lagi dengan kondisi pandemi, panggil dan periksa kuasa pengguna anggaran, PPK dan kontraktornya,” tegas Zulfikar.
Toh, kalau pun kuasa pengguna anggaran sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala dinas saat ini, secara administrari pejabat kepala dinas sekarang ini tetap melekat tanggung jawab atas temuan BPK itu. “Kan masih ada PPK dan rekanannya itu, panggil dan periksa mereka. Kok ada proyek jadi temuan PPK nya adem-adem saja, yang benar saja boz…,”tandasnya.
Belum lagi, kata dia, selama ini kesan sangat tertutup dan bungkam oleh Plt Kepala Dinas PUPR Gowa atas temuan BPK tersebut patut dipertanyakan.
kedua kalinya mencoba meminta klarifikasi dan konfirmasi atas temuan BPK kepada Plt Kepala Dinas PUPR Gowa melalui surat sejak beberapa pekan lalu hingga berita ini kembali diturunkan masih tetap bungkam dan tidak memberi respon jawaban.(cn)