METROINFONEWS.COM |PONTIANAK -Ketua Umum Persatuan Orang Melayu (POM), Agus Setiadi, memberikan tanggapan serius terkait beredarnya video pernyataan sikap dari tokoh masyarakat dan Dewan Adat Dayak wilayah Monterado, Bengkayang. Dalam video tersebut, disampaikan rencana pengerahan massa hingga dorongan pemberian sanksi adat kepada Gubernur Ria Norsan akibat dinamika hubungan dengan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.
Menyikapi hal tersebut, Agus Setiadi mengimbau agar seluruh elemen masyarakat, khususnya para tokoh adat dan tokoh masyarakat, untuk tetap menahan diri dan menyikapi dinamika politik pemerintahan dengan kepala dingin.
“Saya selaku Ketua Umum POM sangat menghormati aspirasi yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Dewan Adat Dayak Monterado. Namun, saya mengajak kita semua untuk melihat persoalan ini secara jernih. Kisruh atau ketidakharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernur adalah dinamika politik dalam tata kelola pemerintahan. Jangan sampai persoalan elit politik ini ditarik ke ranah etnis atau SARA yang justru akan memecah belah persaudaraan kita di akar rumput,” ujar Agus Setiadi di Pontianak, Senin (08/12).
Terkait ancaman pengerahan massa untuk “turun ke jalan” atau demo ke Pontianak, Agus meminta agar hal tersebut dipertimbangkan kembali. Menurutnya, stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat Kalimantan Barat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik kelompok manapun.
“Kita di Kalbar sudah sangat harmonis. Hubungan Melayu dan Dayak sudah terjalin sangat baik bagaikan saudara kandung. Jangan sampai narasi ‘perpecahan Dayak dan Melayu’ seperti yang disebut dalam video tersebut justru menjadi bola liar yang merugikan kita semua. Jika ada ketidakpuasan terhadap kebijakan Gubernur, salurkanlah melalui mekanisme konstitusional yang ada, bukan dengan mobilisasi massa yang berpotensi memicu gesekan,” tegas Agus.
Mengenai tuntutan sanksi adat yang disuarakan dalam video tersebut karena dianggap adanya ucapan yang tidak pantas (“kecampangan mulut”), Agus Setiadi menyarankan agar jalur dialog atau musyawarah dikedepankan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum adat. Dirinya juga mengingatkan jika sanksi adat sampai dimunculkan itu akan sangat berbahaya karena bisa menimbulkan sanksi adat tandingan. Lalu masing-masing kelompok akan saling Meng-Adat dan berpotensi memancing emosi pasukan / akar rumput antar 2 kelompok masyarakat mayoritas di Kalimantan Barat ini sehingga terjadi gesekan dan konflik horizontal dibawah yang tentu merugikan kita semua, ungkap Ketum POM ini.
“Adat istiadat adalah hal yang luhur. Namun dalam konteks pejabat publik, ada mekanisme tata negara yang mengatur. Jika ada dugaan pelanggaran hukum atau korupsi seperti yang disinggung dalam video, biarkan penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) yang bekerja profesional. Kita dukung penegakan hukum, tapi hindari trial by mob atau pengadilan jalanan,” tambahnya.
“POM berdiri untuk persatuan dan penyeimbang kekuatan antar mayoritas. Sebagai warga negara yang baik dan putera daerah, sudah sewajarnya kami menolak tegas segala bentuk provokasi yang ingin mendulang di air keruh dengan menarik-narik dan membenturkan antar etnis. Mari kita jaga Kalbar agar tetap damai, aman, dan kondusif,” himbau tokoh muda Kabar ini.
Agus Setiadi menegaskan bahwa POM siap menjadi jembatan komunikasi untuk meredam ketegangan ini. Ia berharap Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus dapat segera duduk ngopi bersama bicara dari hati ke hati guna menyelesaikan persoalan yang ada agar tidak lagi menjadi perbincangan dan sorotan masyarakat Kalbar. Masyarakat di akar rumput sangat berharap duet pimpinan Kalbar bisa harmonis dan kompak, saling berbagi tugas membangun Kalimantan Barat sesuai tupoksinya,” ujar Agus dengan penuh semangat.
Editor; Mika.