METROINFONEWS.COM | Makassar, – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sulawesi Selatan, Senin, 23 Juni 2025.
Aksi ini menyoroti maraknya dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar oleh sejumlah oknum dan korporasi di Kota Makassar.
Dalam orasinya, Jenderal Lapangan aksi, Marlo, mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) untuk segera menindaklanjuti dugaan kejahatan distribusi ilegal BBM subsidi yang kian meresahkan.
“Kami melakukan investigasi lapangan selama tiga hari dan menemukan indikasi kuat adanya lokasi penimbunan, transit, dan pangkalan mafia BBM di sejumlah titik di Kota Makassar,” ungkap Marlo dalam orasinya.
Ia menyebut lokasi yang diduga paling parah berada di kawasan galangan kapal dan pergudangan 88. Selain itu, massa juga menuding tiga SPBU sebagai titik distribusi ilegal solar bersubsidi.
“Kami menduga SPBU Tamalanrea dekat Universitas Cokroaminoto, SPBU di depan Coca-Cola, dan SPBU di sekitar galangan kapal menjadi distributor mafia BBM subsidi,” teriak salah satu orator melalui pengeras suara.
Tak hanya itu, massa juga menyebutkan nama-nama perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam praktik tersebut, yakni:
PT. Global Oil Indonesia
PT. Spartan Jaya Mandiri
PT. Putra Amanah Jaya
PT. Trio Amanah Energi
Setelah berorasi, perwakilan demonstran diterima untuk melakukan audiensi dengan petugas piket Ditreskrimsus Polda Sulsel. Dalam pertemuan itu, massa menyerahkan hasil investigasi mereka sebagai bahan laporan resmi.
“Kami datang membawa bukti dan fakta lapangan terkait aktivitas para mafia BBM subsidi. Kami menyaksikan langsung bagaimana solar subsidi diambil dari SPBU dan dibawa ke gudang penimbunan,” tegas Marlo.
Namun, seusai audiensi, pihak aliansi mengaku kecewa terhadap respons kepolisian.
“Kami mempertanyakan keseriusan Ditreskrimsus Polda Sulsel. Mengapa temuan yang sudah gamblang ini belum ditindak tegas? Kepercayaan kami terhadap penegakan hukum mulai luntur,” tandas Marlo sebelum membubarkan aksi.
Aliansi menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan membawa isu tersebut ke tingkat nasional, termasuk melaporkannya ke Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI.(/*)Ir.T