METROINFONEWS.COM | Mempawah, Kalbar – Jalur nasional yang menghubungkan Sungai Duri, Kota Mempawah, hingga Sungai Pinyuh di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, kondisi infrastruktur di kawasan ini dinilai mengancam keselamatan pengguna jalan.
DPD Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur untuk Negara dan Golongan (LSM MAUNG) Kalimantan Barat menyatakan keprihatinan serius atas temuan lapangan terkait proyek pelebaran jalan nasional yang belum rampung namun sudah membahayakan. Ketua DPD LSM MAUNG Kalbar, Andri Mayudi, menyebut kondisi ini sebagai bentuk “pengabaian struktural terhadap keselamatan jiwa rakyat.”
“Ini bukan sekadar kelalaian teknis. Ini adalah bentuk pengabaian struktural oleh negara terhadap keselamatan jiwa rakyat. Negara di mana saat nyawa rakyat dipertaruhkan?” tegas Andri, Minggu (1/6/2025).
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan DPD LSM MAUNG pada 1 Juni 2025 pukul 05.00 WIB, ditemukan sejumlah kondisi mengkhawatirkan:
Dua unit box culvert besar di dekat RSUD dan Lapas Mempawah terbuka tanpa pagar pengaman,
Permukaan jalan bergelombang dan berlubang, tanpa marka atau rambu lalu lintas, Minim penerangan malam, padahal merupakan jalur aktif kendaraan berat dan tangki BBM;
Tidak terdapat pengamanan kerja atau petunjuk peringatan di sekitar titik konstruksi.
Kondisi ini menurut LSM MAUNG jelas melanggar sejumlah regulasi keselamatan jalan yang berlaku, termasuk,
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Permen PUPR No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Marka dan Rambu.
Dokumen resmi Kementerian PUPR mencatat, proyek ini bernama Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Batas Kota Mempawah Sei Pinyuh, dengan nilai kontrak mencapai Rp148,5 miliar. Proyek ini dimulai sejak 14 November 2022 dengan durasi pengerjaan 373 hari kalender dan menggunakan anggaran APBN 2022–2024.
Namun hingga pertengahan 2025, progres di lapangan dinilai belum mencerminkan penggunaan anggaran secara optimal, terutama dalam aspek keselamatan publik.
“Marka jalan dan rambu bukan sekadar pelengkap. Itu adalah komponen vital untuk melindungi nyawa. Sayangnya, hingga kini belum terlihat upaya serius dari pelaksana proyek maupun pihak pengawas,” ujar Andri Mayudi.
Atas kondisi tersebut, DPD LSM MAUNG Kalbar menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR
-Evaluasi total proyek oleh Ditjen Bina Marga;
-Audit forensik terhadap kinerja PPK Wilayah I Kalbar, kontraktor, dan konsultan pengawas;
-Pemanggilan dan klarifikasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalbar;
-Laporan resmi ke Komisi V DPR RI, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ditemukan indikasi penyimpangan anggaran atau pelanggaran hukum.
LSM MAUNG menegaskan bahwa keselamatan publik merupakan mandat konstitusi yang wajib dijaga oleh negara.
dan Negara Harus Hadir Sebelum ada Korban Jatuh
“Keselamatan bukan pilihan, tapi keharusan. Jangan tunggu ada korban jiwa baru pemerintah bertindak. Jalan nasional bukan kuburan berjalan,” pungkas Andri Mayudi.
Laporan: Mika/Tim | Sumber: Divisi Humas DPD LSM MAUNG Kalbar