Makassar | Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, menerima kunjungan silaturahmi Komisioner KPU Kota Makassar di Gedung DPRD Makassar, Jl AP Pettarani, Jumat (3/6/2022).
Kehadiran Ketua KPU Kota Makassar, M Faridl Wajdi, yang didampingi Romy Harminto dan Gunawan Mashar (masing-masing anggota) membahas data pemilih 2024 mendatang.
“Banyak hal yang harus dibenahi bersama dengan KPU, Legislatif, dan Eksekutif, diantaranya tentang data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selalu tidak selaras yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Capil (Disdukcapil) dengan KPU Makassar,” ujar Rudianto Lallo.
Legislator Makassar dua periode ini, menginginkan Pemilu di Makassar harus berjalan sehat, damai, dan adil. Oleh karena itu, hal yang paling utama dibenahi pemerintah dan penyelenggara adalah data. Perbedaan data dianggap dapat merusak jalannya demokrasi.
“Kami inginkan KPU dan Disdukcapil sejalan. Datanya selaras, bukan ada yang datanya 1 juta pemilih ada yang kurang. Tentunya ini akan menjadi pertanyaan dan dapat menimbulkan konflik jika dibiarkan larut,” ujarnya.
Sementara, Ketua KPU Makassar, M Faridl Wajdi, membenarkan jika hingga saat ini data KPU dengan Disdukcapil masih berbeda. Keterlibatan DPRD sangat diharapkan untuk menjadi jembatan agar komunikasi dapat berjalan baik.
“Kita harapkan sinergitas KPU, Disdukcapil maksimal. Jujur saya sampaikan ada banyak data yang kami miliki penduduknya tidak di Makassar, bahkan tidak pernah ada. Hal kecil seperti ini mesti dilakukan rembuk bersama,” katanya
“Faridl Wajdi menceritakan, sejumlah pengalaman aneh saat mendata warga. Disebutkan, beberapa rumah telah memiliki 5-6 Kartu Keluarga (KK) di dalamnya, tetapi pemilik rumah yang sesungguhnya tidak tahu menahu soal warga yang tercatat itu.
“Jadi satu rumah dengan banyak KK di dalamnya hal yang biasa, tapi yang aneh jika pemilik rumah sesungguhnya tidak tahu ada KK selain dirinya. Ini kami anggap fiktif. Harus didiskusikan bersama dan kasus ini banyak di Makassar,” ujarnya.
Faridl Wajdi menambahkan, sering menemukan warga yang sudah meninggal puluhan tahun lalu, tetapi masih terdaftar sebagai pemilih tetap, kasusnya hampir merata diseluruh kelurahan di Makassar.
“Jadi data orang mati itu tidak terlapor, sehingga jika tidak didata dengan baik, maka ini mempengaruhi daftar pemilih tetap, lagi-lagi hal ini kami ingin tuntaskan,” tutupnya. ()