Makassar | Presiden menginstruksikan untuk memprioritaskan penanganan wabah Covid 19 di 8 Provinsi. Dengan harapan Provinsi yang menjadi prioritas dan daerah dengan zona risiko tinggi serta sedang, terus menguatkan penerapan protokol kesehatan.
Presiden RI Joko Widodo meminta prioritas penekanan angka Covid 19 untuk 8 Provinsi dan akan melakukan evaluasi dalam waktu 14 hari ke depan.
Oleh karena itu, Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator maritim dan investasi menggelar Rapat Koordinasi.
Rapat tersebut di ikuti oleh Kepala Daerah 8 Provinsi, antara lain DKI Jakarta, Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, Kalsel, Bali, dan Sumut.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator maritim dan investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada Pemerintah daerah, Kapolda, dan Pangdam melihat lokasi zona merah per titik bukan per Kabupaten/Kota.
“Pemerintah daerah, TNI, dan Polri perlu melakukan tindakan agresif penyisiran penerapan protokol kesehatan,” tegasnya
“Pemda bersama forkopimda akan menyiapkan titik pusat penyebaran berikut rencana aksi termasuk dalam trisula,” sambungnya.
Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang hadir memaparkan kondisi penanggulangan Covid 19 di Sulawesi Selatan.
“Kondisi Kasus Covid 19 telah melandai dalam bulan Juli dan Agustus, tetapi meningkat kembali dalam 1 pekan terakhir. Peningkatan diindikasi terjadi salah satunya dengan adanya libur dan kegiatan rapat umum terbuka pilkada,” jelas Andi Sudirman Sulaiman, Senin (15/9/2020).
Inovasi program guna memutus dan menanggulangi penyebaran Covid 19 di Sulawesi Selatan terus dilakukan.
“Sulsel sendiri memiliki program efektif Wisata Covid 19 untuk memisahkan pasien Covid dan warga yang sehat di Hotel. Selain itu, juga meningkatkan specimen swab test dengan lab lab yang dimiliki termasuk inovasi mobile PCR yang sangat mendukung, diakibatkan kondisi medan Sulsel yang berjauhan antar Kabupaten/Kota,” lanjutnya.
Wagub Sulsel dalam kesempatan ini menyampaikan kepada Pemerintah pusat dan KPU untuk terus mendukung langkah Pemerintah Sulsel dalam mengatasi Covid 19.
“Agar Pemerintah pusat untuk menambah armada mobile PCR serta kami menekankan kembali kepada KPU untuk menertibkan kegiatan proses Pilkada 2020. Mematuhi protokoler kesehatan yang ketat untuk menghindari cluster pilkada,” tambahnya.
Selain 8 Kepala Daerah, Rakor ini juga dihadiri Menkes, Menbumn, Kasad, Ka BNPB, Wakapolri, Pangdam 8 Provinsi, dan Kapolda 8 Provinsi.