METROINFONEWS.COM | Gowa – Sabtu 4/10/2025 — Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Gowa yang didampingi oleh Barisan Muda Kesehatan (BMKI) Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Gowa, Jumat (3/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Gowa ini dipadati oleh ratusan perwakilan tenaga honorer yang telah lama mengabdi namun hingga kini belum mendapatkan kepastian status.
Hadir dalam forum tersebut Ketua DPRD Gowa, sejumlah anggota Komisi I dan IV DPRD Gowa, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gowa serta perwakilan honorer guru.
Namun, Kepala Dinas Kesehatan Gowa beserta perwakilan puskesmas tidak tampak hadir, meski telah diundang secara resmi oleh DPRD.
Ketua Umum Barisan Muda Kesehatan Indonesia Sulawesi Selatan, Irham, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa persoalan honorer tenaga kesehatan sudah berlangsung lama dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami meminta kepada Ketua DPRD Gowa agar benar-benar memperjuangkan nasib honorer, khususnya tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi.
Sangat disayangkan ketika undangan resmi dari DPRD tidak diindahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan maupun pihak puskesmas.
Hal ini seolah menunjukkan sikap abai terhadap persoalan serius yang dihadapi ratusan tenaga honorer,” ujar Irham.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Gowa menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tenaga kesehata.
Ia berjanji akan menyampaikan langsung permasalahan ini kepada Bupati Gowa serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat.
“Kami memahami keresahan tenaga kesehatan yang hadir hari ini.
DPRD Gowa akan menindaklanjuti aspirasi ini dengan menyampaikan langsung ke Ibu Bupati Gowa. Selain itu, kami juga berencana untuk berkoordinasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat serta Kementerian PAN-RB guna memperjuangkan tenaga honorer yang belum terdata,” ungkap Ketua DPRD Gowa.
Ia menambahkan bahwa DPRD bersama BKPSDM Gowa akan bekerja sama memastikan kepastian status tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer.
Rapat dengar pendapat ini berlangsung cukup dinamis dengan berbagai penyampaian aspirasi dari perwakilan tenaga kesehatan.
Para peserta menekankan pentingnya kejelasan status mereka, mengingat pengabdian yang sudah dijalankan bertahun-tahun di fasilitas kesehatan.
Aspirasi yang disampaikan hari ini menambah daftar panjang perjuangan tenaga honorer di berbagai daerah di Indonesia.
Meski pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi penyelesaian status tenaga non-ASN, namun di lapangan masih banyak tenaga kesehatan yang belum terdata dalam sistem, sehingga terancam tidak mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Forum RDP ini ditutup dengan harapan agar DPRD Gowa dapat segera merealisasikan langkah konkret bersama pemerintah daerah, sehingga para honorer tenaga kesehatan tidak lagi diliputi ketidakpastian status.(/*)