kokMETROINFONEWS.COM ][ TAKALAR – Kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPRD Kabupaten Bulukumba ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Takalar berlangsung produktif dan sarat substansi. Rabu 6 /5 / 2026.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk bertukar gagasan, berbagi pengalaman, serta memperkuat sinergi antar daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Kunker tersebut dipimpin langsung oleh jajaran Komisi III DPRD Bulukumba yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup.
Kehadiran mereka disambut oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHP Takalar, Irwan Rachman, bersama jajaran pejabat teknis lingkup DLHP.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan interaktif, Irwan Rachman memaparkan sejumlah inovasi unggulan yang tengah dikembangkan Pemerintah Kabupaten Takalar melalui DLHP.
Fokus utama pembahasan mencakup pengelolaan kawasan mangrove serta penerapan sistem retribusi berbasis digital.
Menurut Irwan, pengelolaan mangrove di Takalar tidak lagi sekadar berorientasi pada konservasi semata, tetapi telah diarahkan menjadi kawasan yang memiliki nilai tambah ekonomi melalui konsep ekowisata berbasis masyarakat.
Pendekatan ini dinilai mampu menghadirkan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan warga pesisir.
“Pengembangan mangrove kami dorong menjadi kawasan edukasi, penelitian, sekaligus destinasi wisata lingkungan.
Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan dari sisi ekologis, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam mitigasi bencana, seperti abrasi pantai dan perubahan iklim, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Selain sektor lingkungan, DLHP Takalar juga melakukan terobosan pada sistem pelayanan publik melalui digitalisasi retribusi.
Sistem ini dirancang untuk meminimalisir kebocoran pendapatan, dan meningkatkan transparansi, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.
“Dengan sistem digital.
Proses penarikan retribusi menjadi lebih akuntabel dan efisien. Ini juga bagian dari komitmen kami dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern,” tambah Irwan.
Rombongan Komisi III DPRD Bulukumba memberikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dipaparkan. Mereka menilai langkah-langkah yang dilakukan DLHP Takalar cukup progresif dan layak dijadikan referensi bagi daerah lain, khususnya dalam mengintegrasikan program pelestarian lingkungan dengan penguatan ekonomi daerah. ( D T )