METROINFONEWS.COM ][ Takalar – Pembatalan status penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH) bagi warga bernama Bani Dg Ronrong di Desa Pattopakang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar memicu perselisihan penjelasan antara pihak Kesra Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah desa. Kedua belah pihak saling melempar tanggung jawab soal keabsahan data dan alasan pembatalan tersebut.
Menurut keterangan salah satu petugas Kesra Provinsi yang dikonfirmasi awak media, perubahan nama penerima diduga berasal dari tingkat desa. “Semua data bersumber dari pemerintah desa; terkait Bani Dg Ronrong, namanya sudah diganti oleh pihak desa,” ujarnya. Namun ketika diminta klarifikasi lebih lanjut, petugas tersebut berhenti merespons dan memilih bungkam. Bahkan tim survei bernama Fitri Isriyani hanya mengirimkan nomor atas nama Ibu Riska jika ingin konnfirmasi. ” “Hubungimaki” Membalas Chat awak media. Minggu, 28/6/2026.
Sementara itu, Kepala Desa Pattopakang membantah keras tuduhan itu. Ia menegaskan Bani Dg Ronrong sangat memenuhi syarat, masuk kategori desil 2 (paling membutuhkan), sedangkan ada penerima lain yang justru berada di desil 6–10 tetap lolos verifikasi.
“Ini bukan kesalahan desa. Saya tidak pernah mengganti nama penerima. Pihak Kesra menyuruh kami mencarikan pengganti, tapi saya tolak. Tahap pertama di desa ini hanya dapat kuota 4 unit. Kalau kami mau ganti, buat apa mengusulkan lebih dari 40 nama? Yang menentukan hasil akhir dan melakukan survei 5 rumah termasuk Bani justru tim provinsi,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah bantuan akan tetap diberikan, dialihkan, atau dibatalkan total. Masyarakat berharap ada verifikasi ulang agar bantuan tepat sasaran dan tidak merugikan warga yang memang paling membutuhkan.
Bani Daeng Rongrong bersama sejumlah warga berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Mereka meminta agar dilakukan penelusuran menyeluruh guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah.