BANTAENG — Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan OPD, kewilayahan dan sejumlah pejabat di Pemkab Bantaeng. Rapat itu digelar di Balai Kartini Bantaeng, Selasa, 14 Januari 2020.
Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin mengatakan, jika rapat itu adalah untuk mempertegas langkah kebijakan pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk 2020. Semua capaian yang didapat pada 2019 akan menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan program pada 2020 mendatang.
“Yang muara dan arahnya penekanan pada sinergitas dan soliditas yang melaksanakan kegiatan pada rel arah kebijakan RPJMD 2023,” jelas dia.
Dia juga mengajak kepada semua perangkat pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap kondisi kekinian yang terjadi di daerah. Permasalahan yang muncul, kata dia, sebaiknya segera ditindak lanjuti. “Jangan sampai masyarakat yang lebih peka. Sementara kita di sini semua mengabaikan persoalan yang muncul,” jelas dia.
Dia mencontohkan, kasus kelangkaan pupuk yang terjadi di awal tahun ini. Kelangkaan yang terjadi karena keterlambatan distribusi kuota dari provinsi ini membuat petani di Bantaeng sempat kesulitan mendapatkan pupuk.
“Kelangkaan pupuk ini laporannya kami dapatkan dari tokoh masyarakat. Bukan dari SKPD terkait. Harusnya, SKPD terkait lebih peka untuk masalah ini,” jelas dia.
Dia juga mengajak semua pimpinan kewilayahan yang ada di Bantaeng untuk membantu pemerintah melakukan sosialisasi program-program pemerintah. Dia mencontohkan program unggulan bantuan seragam sekolah yang sempat mengalami keterlambatan.
“Kita bisa saja menyiapkan perlengkapan sekolah ini dalam waktu satu minggu jika menggunakan pihak ketiga. Tetapi, kita mau yang memproduksi perlengkapan sekolah ini adalah masyarakat kita sendiri. Setelah ruang proses ini selesai, baru bisa kita distribusikan. Sosialisasi ini, ternyata tidak sampai ke masyarakat,” jelas dia.
Wakil Bupati Bantaeng, Sahabuddin dalam kesempatan itu menekankan kegiatan membangun desa, menata kota dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kebersamaan serta koordinasi yang intens dari pemerintah baik pusat maupun daerah.
“Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan dana desa secara tepat,” jelas dia.(*)